Menteri Kesehatan Pastikan Kabar Jakarta Lockdown Total Itu Hoax

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa kabar yang tersebar di aplikasi pesan dan media sosial yang menyebutkan Jakarta akan lockdown total adalah hoax atau berita bohong.

“Jadi harapan bahwa masyarakat tetap di rumah, semua toko restoran akan ditutup, juga anjuran simpan bahan makanan dan ancaman akan ditangkap dilakukan tes dan denda sangat besar, itu tidak benar itu adalah pesan hoax,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.

Menurutnya, saat ini kebijakan yang diterapkan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di wilayah Jawa-Bali tahap kedua yang mulai berlaku pada 26 Januari dan berakhir pada 8 Februari 2021.

Nadia mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi kembali penerapan kebijakan PPKM tersebut apakah nantinya akan diterapkan PPKM tahap tiga, atau diadakan relaksasi terhadap kebijakan tersebut.

Pemerintah, kata Nadia, berharap masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai kabar hoax.

“Agar masyarakat menghentikan peredaran pesan hoax tersebut, kami berharap masyarakat tidak mempercayai pesan tersebut dan tidak menyebarluaskannya,” ucap Nadia.

Hal itu juga dikonfirmasi Kadiv Humas Polri Argo Yuwono yang mengatakan bahwa kabar tersebut merupakan hoax. Adapun, penyebaran kabar bohong bisa dikenakan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tentang informasi dan transaksi elektronik.

“Kalau melanggar pasal itu, dikenakan sanksi itu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp1 miliar,” Ungkap Argo Yuwono

Selain itu, penyebaran kabar bohong juga diatur di UU KUHP Pasal 14 ayat 1 yaitu barang siapa yang menyiarkan berita bohong bisa dikenakan pasal tersebut dengan ancaman kurungan 10 tahun, dan Pasal 14 ayat 2 yang menyebutkan siapa yang mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran bisa dihukum penjara 3 tahun.

Selanjutnya, pada Pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar tidak pasti atau tidak lengkap, dan menerbitkan keonaran, bisa diancam kurungan 2 tahun.

“Jadi kalau tahu itu tidak benar jangan di-share kembali, kalau bisa tanya ke Kemenkes, atau tanyakan ke kepolisian, untuk kami tanyakan ke instansi yang berwenang,” tegasnya.

Dia mengimbau, masyarakat untuk melakukan pengecekan kembali apabila mendapat kabar yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat bisa mengecek kebenaran informasi melalui laman resmi milik pemerintah seperti kemenkes.go.id maupun covid19.go.id.

Kendati demikian, menyambut libur Hari Raya Imlek pada 12 Februari mendatang, Kemenkes juga tetap mengingatkan masyarakat pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan mengimbau masyarakat tetap tinggal di rumah.

“Tentunya tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya, karena dalam situasi pandemi. Pemerintah meminta agar merayakan Imlek 12 Februari 2021 dengan lebih sederhana dan secara daring. Ini tidak akan mengurangi makna Imlek itu sendiri,” kata Nadia.

Hal ini mengingat setiap periode liburan terjadi lonjakan kasus sampai 40 persen, dibarengi dengan tren kematian dan keterisian rumah sakit yang terus melambung.

“Tidak perlu menghilangkan tradisi, namun tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga saudara lain dari ancaman penularan Covid-19. Manfaatkan libur ini dengan bijak dan patuhi imbauan pemerintah dengan melaksanakan 3M [memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak], termasuk menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas sendiri,” tegasnya.

Leave a Reply